tr-tghk

PERKEMBANGAN PEMADUSERASIAN TGHK DAN RTRWP

Status Penyelesaian:

Berdasarkan pelaksanaan di lapangan masih terdapat 8 (delapan) propinsi yang bermasalah akibat paduserasi TGHK dengan RTRWP, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Riau, Aceh, Sumatera Utara, dan Bengkulu. Sehubungan dengan hal ini Pokja TRN telah mengadakan kunjungan lapangan ke Propinsi Sumatera Utara, Bengkulu, dan Irian Jaya.

Pada tanggal 25 April 1997 Tim Kecil Pokja TRN telah mengundang 8 propinsi bermasalah, untuk mempresentasikan status permasalahan, status penyelesaian penanganannya dan rencana yang akan dilakukan, mengenai paduserasi TGHK dengan RTRWP di masing-masing propinsi.

Dari pertemuan tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut :

Pokja telah menganalisis permasalahan paduserasi TGHK dan RTRWP (lihat pohon masalah) dan mencoba memberikan alternatif penyelesaiannya (terlampir)
Bahwa dalam rangka penyelesaian masalah akibat paduserasi RTRWP dan TGHK hal penting yang perlu diperhatikan adalah penegasan fungsi lindung dari suatu kawasan dimana diperlukan adanya konsistensi dalam hal penanganannya di lapangan.
Bagi RTRWP yang sudah disahkan akan direvisi pada waktunya dengan mengakomodasikan penyelesaian permasalahan yang disepakati yaitu : untuk tanah-tanah yang sudah terlanjur diberikan ijin pemanfaatannya pada waktu RTRWP belum disahkan, harus ditunggu penanganannya sampai ijinnya habis; sedangkan untuk lokasi-lokasi yang masih bermasalah, kebijaksanaan pemanfaatannya ditangguhkan hingga permasalahannya dapat diselesaikan.

Langkah Tindak Lanjut :

Departemen Kehutanan dan masing-masing propinsi bermasalah mengkonfirmasikan tabel luasan areal-areal yang bermasalah sehubungan dengan kegiatan paduserasi TGHK dan RTRWP.
Pokja TRN mengirimkan arahan dan peta bagi penyelesaian masalah berkaitan dengan perubahan fungsi ruang dalam kegiatan paduserasi TGHK dan RTRWP ke masing-masing daerah sesuai dengan masing-masing permasalahan yang ada.